Oleh: Rajabbul (Aktivis Mahasiswa Kepulauan Riau)
Indopost.co – Provinsi Kepulauan Riau merupakan kawasan yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan etnis. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Kepulauan Riau menjadi kawasan strategis baik secara ekonomi maupun politik. Namun, keberagaman ini juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam konteks politik, khususnya terkait politik identitas yang semakin menonjol di tengah dinamika kontestasi politik lokal.
Salah satu isu yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir adalah terkait dengan politik dinasti yang melibatkan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan anaknya, Robi Kurniawan, yang kini menjabat sebagai Bupati Bintan. Keduanya terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang memunculkan sorotan tajam dari berbagai kalangan mengenai bagaimana politik dinasti berperan dalam menjaga kepentingan elit politik lokal.
Politik identitas di Kepulauan Riau tidak hanya menyentuh isu etnis atau agama, tetapi juga kerap berkaitan dengan relasi kekuasaan dan jejaring keluarga. Dalam konteks politik dinasti, kekuasaan cenderung berputar di lingkaran keluarga yang sama, menciptakan kesan bahwa posisi strategis dalam pemerintahan dijadikan alat untuk menjaga dan memperluas pengaruh pribadi atau kelompok tertentu. Ansar Ahmad dan Robi Kurniawan adalah contoh konkret dari fenomena ini.
Foto Rajabbul (Aktivis Mahasiswa Kepri)
Ansar Ahmad, sebagai Gubernur Kepulauan Riau, memiliki pengaruh kuat di wilayah ini. Keberhasilannya menduduki posisi gubernur tidak bisa dilepaskan dari dukungan yang ia peroleh melalui jaringan politik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kehadiran anaknya, Robi Kurniawan, sebagai Bupati Bintan semakin mempertegas dugaan bahwa kekuasaan politik di wilayah ini semakin didominasi oleh satu keluarga. Keterlibatan dua tokoh ini dalam Pilkada Kepri dianggap oleh beberapa pihak sebagai cerminan politik dinasti yang hanya mengutamakan kepentingan keluarga, bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Di sinilah politik identitas, terutama yang berbasis keluarga dan jaringan kekuasaan, menjadi semakin kuat. Pilkada yang seharusnya menjadi arena bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas, justru sering kali dibayang-bayangi oleh pertarungan kepentingan elit yang berkaitan dengan kekuasaan dinasti.
Kepulauan Riau, dengan latar belakang keberagaman etnis seperti Melayu, Tionghoa, Bugis, dan Batak, menghadapi tantangan tersendiri dalam mempertahankan keharmonisan sosial di tengah persaingan politik yang kian tajam. Politik identitas, yang seharusnya mencerminkan penghargaan terhadap pluralisme dan kebhinekaan, dalam beberapa kasus malah dijadikan alat untuk mengukuhkan kekuasaan dan membungkam oposisi. Isu etnisitas, dalam konteks ini, bisa menjadi alat bagi para politisi untuk menggalang dukungan, terutama dari kelompok-kelompok etnis tertentu yang merasa lebih dekat secara kultural atau sosial dengan para calon pemimpin.
Namun, politik dinasti seperti yang terjadi dalam kasus Ansar Ahmad dan Robi Kurniawan, menggeser perhatian dari pluralisme menuju penguatan kekuasaan personal. Padahal, politik identitas yang sehat seharusnya mendorong dialog dan inklusivitas di antara berbagai kelompok etnis dan agama. Ketika politik dinasti lebih mengutamakan kepentingan keluarga dan elit tertentu, potensi terjadinya polarisasi sosial semakin besar. Masyarakat bisa terpecah antara mereka yang mendukung dinasti politik tersebut dan mereka yang merasa dirugikan oleh sistem yang cenderung eksklusif ini.
Dalam konteks politik dinasti di Kepulauan Riau, kepentingan elit menjadi faktor dominan yang mengarahkan dinamika politik lokal. Ansar Ahmad dan Robi Kurniawan, sebagai figur utama dalam politik lokal, berada di posisi strategis untuk mempengaruhi kebijakan dan pembangunan di wilayah ini. Namun, pertanyaannya adalah apakah kekuasaan mereka benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas atau justru lebih banyak dimanfaatkan untuk menjaga kekuasaan keluarga?
Fenomena ini bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Di berbagai daerah, praktik politik dinasti telah menjadi semacam pola yang sulit dihindari. Koneksi keluarga, kekuasaan ekonomi, dan akses ke sumber daya politik menjadi kombinasi yang sulit ditandingi oleh kandidat lain yang tidak memiliki latar belakang serupa. Dalam kasus Pilkada Kepri, politik dinasti yang dimainkan oleh Ansar Ahmad dan Robi Kurniawan menunjukkan bagaimana jaringan kekuasaan di lingkaran keluarga dapat mempengaruhi proses demokrasi secara signifikan.
Namun, dampaknya tidak hanya pada level politik. Di lapisan masyarakat bawah, praktik politik dinasti bisa menimbulkan apatisme politik, di mana masyarakat merasa pilihan mereka terbatas dan tidak ada harapan untuk perubahan signifikan. Keberlanjutan kekuasaan yang berada di tangan keluarga yang sama juga bisa memperlebar jurang ketidakadilan dan ketimpangan sosial di masyarakat.
Untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan inklusif di Kepulauan Riau, penting untuk melepaskan diri dari jerat politik dinasti yang lebih mementingkan kepentingan elit dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Politik identitas seharusnya menjadi medium untuk mengangkat isu-isu keberagaman dan keadilan sosial, bukan sekadar alat untuk mempertahankan kekuasaan.
Kepulauan Riau sebagai provinsi yang kaya akan kebhinekaan harus mampu menunjukkan bahwa politik yang sehat adalah politik yang terbuka, inklusif, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama. Pada akhirnya, hanya melalui pembenahan sistem politik dan pemberdayaan masyarakat, politik identitas dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkuat persatuan, bukan untuk memperlebar kesenjangan.
