Kesaksian Peserta Test : Kejanggalan Seleksi CPNS Kemenkeu

0
135

Indopost.co – Rekrutmen calon pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan 2017 menuai polemik. Pengumuman kelulusan seleksi kompetensi dasar menimbulkan banyak reaksi karena dinilai tak transparan dan tak sesuai dengan aturan yang sudah ada sebelumnya.

Sejumlah CPNS yang memenuhi syarat nilai ambang batas tak lulus, sementara ada yang nilainya tak penuhi syarat lulus. Ada juga disebabkan oleh munculnya aturan baru terkait kuota dan penentuan jurusan.

Badan Kepegawaian Negara pada Kamis (2/11) lalu mengakui ada satu lokasi yakni Medan, dengan data 275 CPNS yang ‘tercecer’, dan akan disampaikan ke Kemenkeu. Sementara pengumuman kelulusan sudah keluar pada Selasa (31/10) malam. Peserta CPNS Kemenkeu yang masuk daftar lulus dijadwalkan ikut tahap selanjutnya yakni psikotes pada 4-5 November 2017.

Lalu, bagaimana sebenarnya polemik ini terjadi?

Yanto Daniel Sigalingging, salah seorang CPNS asal Medan, pada Kamis (2/11) malam, berbagi cerita. Menurutnya, proses rekrutmen CPNS Kemenkeu tak transparan dan janggal.

Lulusan universitas negeri dengan Program Studi Administrasi Negara ini menyandang gelar di ijazah S.AP (Sarjana Administrasi Publik).

“Kebetulan untuk lowongan Kemenkeu tahun ini dibutuhkan juga lulusan Administrasi Negara dan lulusan Administrasi Publik; keduanya itu memiliki formasi yang berbeda. Administrasi Negara untuk formasi Analis Publikasi, dan Administrasi Publik untuk formasi Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa,” ungkap pria yang disapa Daniel ini kepada CNNIndonesia.com.

Untuk memastikan dirinya melamar formasi yang tepat, jauh hari sebelum batas pendaftaran, Daniel menghubungi call center dan twitter resmi Kemenkeu. Dari keduanya ia mendapatkan jawaban berbeda. Admin twitter mengatakan untuk melamar dengan berdasarkan gelar ijazah, sedangkan call center menyuruh berdasarkan program studi.

Admin twitter pada hari terakhir membalas DM-nya dan meminta dia melamar berdasarkan program studi. Tapi sebelumnya ia sudah daftar sesuai program studi yaitu Administrasi Negara untuk jabatan Analis Publikasi berdasarkan informasi dari call center.

Daniel menilai dari tahap ini sudah terjadi kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Call Centre dan Admin Twitter resmi Kemenkeu.

Polemik kelulusan SKD

Di lembar pengumuman penerimaan CPNS Kemenkeu, kata Daniel, tidak ada pembagian secara detail berapa kuota masing-masing jurusan yang tertera dari total keseluruhan yang akan diterima sebanyak 17 orang. Baik itu di lembar pengumuman, maupun di FAQ di website rekrutmen.kemenkeu.go.id saat itu.

Dengan kata lain kedudukan setiap jurusan sama dan bersaing mendapatkan skor SKD paling tinggi dari yang lain dan tentunya harus memenuhi passing grade. Saat pendaftaran online di website rekrutmen.kemenkeu.go.id, Daniel juga bebas memilih salah satu unit kerja (SETJEN, DJKN, BPPK) mana yang dia inginkan dari ketiga unit kerja yang dicantumkan di pengumuman itu.

“Saat itu saya memilih unit kerja di DJKN,” ujarnya.

Pada 11 Oktober 2017, Yan mengikuti ujian SKD di Kodam Medan untuk sesi 4. Meskipun ia yang terakhir selesai mengerjakan dan hanya tinggal dia di ruangan, Daniel lulus dengan skor TWK 90, TIU 105, TKP 160; total 355. Panitia pengawas memberikan selamat. Ia mencatat skor tersebut sambil dibacakan salah satu panitia di belakang kartu peserta, karena tidak diperbolehkan membawa HP ke dalam ruangan.

Untuk tahap selanjutnya, dari ribuan peserta yang dibutuhkan hanya 3 kali formasi (3×17) secara keseluruhan. Berdasarkan aturan dari pengumuman awal tadi, bahwa hasil SKD akan diumumkan tanggal 26 Oktober 2017 ternyata mengalami keterlambatan. Pengumuman akhirnya diumumkan menjelang 1 November 2017. Namun pengumuman hasil SKD ini tidak memuaskan banyak peserta.

“Nilai saya yang 355 ternyata tidak masuk ke dalam nilai peserta yang lulus tahap selanjutnya. Banyak peserta yang nilainya lebih tinggi tetapi tidak lulus. Padahal penerimaan untuk jabatan itu hanya melalui jalur umum saja. Karena untuk jalur disabilitas, putra atau putri papua dan cumlaude punya aturan tambahan lain,” ujarnya.

Selain itu, tiba-tiba muncul aturan baru tentang adanya kuota per jurusan yang di update di FAQ www.kemenkeu.go.id.

Hal ini, kata Daniel, sebelumnya tidak ada tertera di pengumuman awal yang disebarkan dan diinformasikan panitia penyelenggara sewaktu para calon peserta mendaftar melalui website rekrutmen.kemenkeu.go.id. Penambahan aturan itu adalah munculnya tabel kuota per jurusan dan penetapan unit kerja untuk masing-masing program studi.

“Saya merasa dibohongi kalau begini dan penyelenggaraan rekrutmen ini tidak transparan,” tuturnya.

Berdasarkan aturan tersebut, tertulis bahwa program studi Administrasi Negara hanya dibutuhkan di unit kerja SETJEN. Daniel tak bisa terima aturan ini, karena di saat pendaftaran online, ia ditawarkan bebas memilih unit kerja.

“Tidak hanya saya yang mengalami hal demikian, tapi banyak teman-teman peserta lain juga. Dengan adanya aturan baru tersebut yang muncul beberapa jam setelah pengumuman SKD, banyak peserta lain termasuk saya merasa ditipu dan dibohongi,” ungkap Daniel.

FAQ baru diperbaharui Kemenkeu pada Rabu (1/11) sekitar pukul 10:55 WIB, beberapa jam setelah pengumuman kelulusan SKD.

Lebih jauh ia menegaskan, aturan tersebut tidak tertera di lembar pengumuman awal yang tidak menetapkan kuota masing-masing jurusan secara rinci pada jabatan Analis Publikasi khususnya.

Hingga Kamis (2/11) sore, pertanyaannya mengenai munculnya aturan tambahan kuota perjurusan dan penentuan unit kerja belum dijawab oleh pihak panitia penyelenggara.

“Kalau dari awal saya mengetahui DJKN tidak membutuhkan Administrasi Negara, saya tentunya tidak akan memilih DJKN tetapi SETJEN sesuai yang tercantum di FAQ terbaru yang di-update setelah pengumuman SKD. Buat apa saya capek-capek ikut tes kalo unit kerja saya dari awal sudah salah?” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

22 ÷ 22 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.