Indopost.co – Puluhan mahasiswa dari Gerakan Aksi Mahasiswa Kepulauan Riau, Himpunan Mahasiswa Melayu Raya (Himaraya), dan Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kepri menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bank Riau Kepri (BRK) Syariah di Jalan Teuku Umar, Tanjungpinang, Kamis (14/11/2024).
Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap BRK Syariah di Ibukota Kepri, Tanjungpinang, yang dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan beasiswa.
Dengan mengenakan kaus hitam dan membentangkan spanduk bertuliskan meminta BRK Syariah Angkat Kaki, para mahasiswa menyuarakan kekecewaan mereka terhadap bank itu yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan CSR dan beasiswa.
Koordinator Lapangan Aksi, Adiya Prama Rivaldi, menegaskan bahwa dana CSR yang berjumlah sekitar Rp5 miliar belum pernah dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa di Kepulauan Riau (Kepri).
Puluhan mahasiswa dari Gerakan Aksi Mahasiswa Kepulauan Riau, Himpunan Mahasiswa Melayu Raya (Himaraya), dan Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kepri menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bank Riau Kepri (BRK) Syariah di Jalan Teuku Umar, Tanjungpinang, Kamis (14/11/2024). Foto: ist
“Kami meminta BRK Syariah untuk mengelola dana CSR secara terbuka dan tepat sasaran,” katanya dalam orasi.
Bimantara Putra, salah satu perwakilan mahasiswa, juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap bank tersebut yang menolak permohonan beasiswa tanpa memberikan alasan yang jelas.
“BRK Syariah telah menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kebutuhan mahasiswa Kepri,” tegasya.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar BRK Syariah meninggalkan Kepri jika tidak bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya mahasiswa.
Mereka juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Riau untuk mempertimbangkan pembentukan bank daerah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri sebagai alternatif yang lebih memenuhi kebutuhan lokal.
Aksi ini berjalan dengan aman di bawah pengamanan ketat pihak kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, pihak BRK Syariah belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan mahasiswa tersebut.
(ind)
